Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku dan Opini di Berbagai Media
SALAH satu masalah yang kerap dinisbatkan pada Presiden Prabowo Subianto selama ini adalah emosional dalam merespon kritik publik. Dalam banyak kesempatan, presiden menyampaikan respon dengan pilihan diksi yang mencerminkan dugaan adanya lorong gelap di istana. Dalam banyak forum, presiden sering menggunakan diksi yang terlihat emosional dan dalam skala tertentu kurang etis. Misalnya, bangsat, londo ireng, antek asing, ndasmu, bodoh, goblok, bacot dan sebagainya.
Dalam konteks komunikasi publik seorang pemimpin yang mesti ditiru, diksi semacam itu mencerminkan dua hal, pertama, presiden emosional; kedua, presiden mendapatkan input informasi yang keliru. Bila yang pertama umumnya berasal dari dalam diri presiden sendiri sebagai manusia biasa, maka yang kedua berasal dari dapur istana. Dalam hal ini bukan saja Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara, tapi juga, bahkan yang utama adalah Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).
Tiga Tugas BKP
Dalam rangka itu, di luar tugas, fungsi dan wewenang normatif yang diberikan oleh peraturan tertentu, dalam ranah kultural, saya mencatat bahwa BKP mestinya menjadi pengkritik yang paling ganas pada presiden. Di samping itu, BKP mesti menyampaikan apa adanya tentang para pembantu presiden. Siapa pembantu presiden yang bekerja “Asal Bapak Senang” atau ABS dan siapa yang benar-benar mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Dan yang tak kalah pentingnya BKP mesti menjadi penyambung lidah publik pada presiden.
Pertama, mengkritik Presiden secara ganas setiap hari. Sebagai pembantu presiden, badan komunikasi pemerintah (BKP), memiliki tugas pokok sebagai pengkritik presiden yang paling aktif. Pada benaknya tak perlu memikirkan cara memuji presiden dan bersilat lidah agar tetap menjadi bawahan presiden. Justru presiden mesti mendapatkan kritik yang pedas dari orang terdekat dan dipercaya dalam bentuk wadah lembaga resmi. Singkatnya, BKP fokus mengkritik gagasan dan langkah presiden dari berbagai aspeknya.
Tugas ini sangat perlu dijalankan terutama karena pada lidah BKP itulah presiden bakal menentukan dua hal: merumuskan dan mengambil kebijakan. Bila setiap hari BKP mengkritik bahkan dalam konteks tertentu mesti mengatakan “Anda Salah” pada presiden, maka itu menjadi pengingat paling nyaring bagi presiden agar tegak lurus dalam mengambil kebijakan dan langkah berikutnya, sehingga tidak berbelok arah yang membuatnya terjerembab pada kekeliruan yang tak berkesudahan, bahkan melanggar konstitusi negara.
Kedua, menyampaikan kabar autentik tentang kebijakan dan program para pembantu presiden. BKP adalah corong presiden sekaligus wajah pemerintah. Keberanian BKP untuk menyampaikan apa adanya tentang kebijakan dan program para menteri dan atau lembaga di bawah kendali presiden sangat membantu presiden dalam memastikan langkah pemerintah tetap satu arah dan seirama. BKP bukan stempel yang melegalkan kebijakan dan program pembantu presiden, tapi justru yang mempreteli hingga tak asal jadi.
Ketiga, menyampaikan kritik publik kepada presiden. Hal yang tak kalah pentingnya adalah BKP menjadi jembatan yang produktif dalam menyambungkan aspirasi sekaligus kritik publik kepada presiden. BKP tidak perlu menjadi penghalang suara kritis, sederas apa pun dari publik, kepada presiden. Lorong gelap yang kerap tersumbat mesti diterabas oleh BKP, sehingga presiden selalu mendapatkan masukan berharga dan autentik dari publik. Kesiap-siagaan BKP pada tugas ini akan membuat presiden lebih hati-hati dan tidak setengah hati.
Bila tiga hal di atas mampu dijalankan oleh BKP kini dan ke depan maka besar kemungkinan presiden akan memiliki energi untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik, profesional dan berdampak. Presiden dengan segala kebijakan yang diambilnya akan diwarnai oleh argumentasi yang rasional dan wajar, baik dari aspek regulasi maupun anggaran juga pelaksanannya. Bagaimana pun, kita sejatinya sudah sering menyaksikan presiden yang kerap emosional dan menyimpangi pidatonya sendiri.
Secara jujur kita katakan bahwa diksi presiden yang kurang elok adalah cermin sekaligus wajah istana sendiri. Diksi bangsat, londo ireng, antek asing, ndasmu, bodoh, goblok, bacot dan sebagainya yang kerap dipilih oleh presiden di banyak momentum tidak selalu diperuntukkan bagi mereka yang berada di luar istana, justru paling utama dan pertama disampaikan untuk mereka yang berada di istana sekaligus lingkaran istana. Itu adalah batu ketapel presiden yang dipakai untuk menembak siapapun yang berada di lorong gelap istana dimana sang presiden hidup dan memimpin republik. Itu pun kalau presiden benar-benar hendak menerangi istana dan bumi pertiwi ini. (*)
