Oleh: Iwan Wahyudi
Penulis Buku “Hidup Adalah Catatan”
“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” (Drs. Mohammad Hatta)
Indonesia, bentang laut dan pulauanya kaya, subur dan melimpah. Bukan negeri yang gersang dan kering. Ia juga bukan bangsa para perompak dan manusia tanpa nurani. Sejarah dan para pendirinya menghampar samudera keteladanan dan belantara kejernihan pikir, hati, dan perilaku.
Hari-hari ini wajah pemberitaan dipenuhi oleh warta perampok uang negara dan rakyat. Gurita korupsi merajalela tanpa melihat dan kompromi dengan waktu, tempat dan kondisi. Nampak kian bengis. Saat krisis, menjarah tanpa jeda. Tak lagi malu di bawah meja, tapi di atas panggung pertunjukan live kehidupan ketika semua mata khalayak tertuju. Rakyat jelata tak berdaya pun ditindas dengan merampas hak dan uang yang dititip lewat pajak pembangunan negara.
Drs. Mohammad Hatta seorang proklamator kemerdekaan RI, wakil presiden (wapres) pertama dan perdana menteri RI. Berpendidikan tak kaleng-kaleng jebolan kampus di Belanda. Sosok dengan paket komplit: birokrat, pejuang kemerdekaan, dan intelektual. Dalam rekam jejak hidupnya seakan menampar keras para pejabat rakus dan gila harta yang bergentayangan hari ini.
Siti Saleha, ibu dari Bung Hatta pada tahun 1950 ingin bertemu dengan sang anak kebanggannya tersebut. Sebagai seorang wapres dan perdana menteri tentu melekat fasilitas mobil berikut supirnya. Bung Hatta dengan kesibukannya meminta tolong pada kemenakan tirinya, Hasjim Ning untuk langsung menjemput sang ibu ke Sumedang. Hasjim lalu usul agar boleh menggunakan mobil sekaligus supirnya wapres, setidaknya dengan itu juga akan membuat sang ibu bangga. Pria berkacamata itu tegas menjawab, “Tidak bisa, mobil ini bukanlah kepunyaanku, tapi kepunyaan negara.”
Pada tahun 1970, Bung Hatta berkunjung ke Digul, Papua, tempatnya pernah diasingkan oleh penjajah Belanda dulu. Pada kunjungan itu panitia penyambutan memberikan amplop tebal berisi uang dangan dalih “uang kunjungan”. Pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat itu tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Bukan karena isi amplop kurang atau tidak ditransfer melalui rekening saja. Ia berkata pada para panitia, “Itu uang rakyat, Saudara. Kembalikan !”
Usai Hatta mengundurkan diri sebagai wapres. Maria Ulfa yang menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) kala itu menyodorkan uang senilai Rp6 juta yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk keperluan operasional Hatta sebagai wapres. Bukannya aji mumpung walaupun hal itu dianggap wajar oleh seskab, tapi ada etika yang harus di junjung tinggi, ada prinsip yang kokoh terpatri dan karakter yang telah mendarah daging dalam diri. Uang itu ditolak dan dikembalikan kepada negara.
Pemilik nama kecil Muhammad Athar atau Attar itu bukan pejabat yang hidup bergelimang harta, apalagi setelah tidak lagi menjadi pejabat negara. Hidupnya sederhana dan bersahaja, bahkan tak jarang kekurangan hingga sempat menunggak dan tak mampu membayar listrik dan pajak rumahnya. Ia pantang meminta apalagi korupsi dari uang rakyat, padahal dengan kapasitasnya saat itu mudah saja.
Integritas dan kejujuran sang dwi tunggal Bung Karno ini bukan hanya sekadar penopang saat berkuasa dan menjadi pejabat atau alat pencitraan murahan mempertahankan posisi. Sifat itu telah mengakar jauh sebelum kursi orang nomor dua di republik ini didudukinya. Bahkan hal itu disiplin diterapkan pada keluarga dan anak-anaknya.
Integritas dan keteladanannya tetap melekat hingga akhir hayat. Seakan ia berpesan pada zaman, “Aku seorang pejuang kemerdekaan, pejabat pemerintahan dan intelektual juga akademisi alumni luar negeri, bisa menjaga integritas. Apalagi sekadar mantan aktivis, kepala badan, menteri, anak presiden dan pejabat, dosen dan guru besar, tidak ada alasan untuk berbuat tidak jujur.”
Saat korupsi merajalela hari ini, bukan berarti kalahnya kebenaran dan kejujuran. Masih banyak pejabat dan orang baik dan lurus. Ditambah dengan kekuatan kesadaran rakyat dan gelombang media sosial yang masif. Mari terus nyalakan perlawanan di tempat dan posisi masing-masing. Agar “tamparan Hatta” pada pejabat gila harta itu benar-benar menyadarkan. (*)
